Regulasi yang Mengatur Kotak Kosong

0
199

Istilah Kotak Kosong cukup populer menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai jadwal digelar 27 Juni 2018 mendatang.

Istilah ini muncul ketika paslon tidak memiliki lawan atau menjadi calon tunggal pada perhelatan pesta demokrasi yang akan dihelat pada Juni 2018.

Seperti diketahui bahwa acuan Pilkada saat ini adalah UU RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke-2 atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati & Walikota Menjadi UU.

Terkait Lawan Kotak Kosong (Paslon tunggal) dan ketentuannya telah diatur dalam Pasal 54C sebagai berikut :

(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi :

a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau

e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

(2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

(3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.

Jika dalam Pilkada tersebut Paslon dinyatakan kalah oleh Kotak Kosong maka penjelasan hukumnya sesuai Pasal 54D sebagai berikut :

(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.

(2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.

(3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.

Bagaimana jika pasangan calon tunggal dinyatakan kalah atau KOTAK KOSONG yang menang dalam pemilihan nanti?

Jawabannya adalah merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, maka akan dilakukan pemilihan lagi pada periode berikutnya yaitu 2020

Pada pasal Pasal 54D ayat 1 hingga 4 dijelaskan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.

Kemudian, jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.
Yang dimaksud Pemilihan Berikutnya adalah proses pengambilan suara diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, jika dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan pemerintah menugaskan penjabat.

Pertanyaan kemudian apakah warga dibolehkan untuk mengampanyekan kotak kosong? Jawabnya bisa, yaitu warga bebas untuk mengampanyekan kotak kosong. Atau menurut KPU dengan bahasa yang lebih halus, yakni diperbolehkan untuk menyosialisasikan KOTAK KOSONG. Sebab, hal itu dianggap menjadi bagian dari upaya untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis.

Dengan situasi calon tunggal, kampanye diberikan ruang bagi masyarakat yang tidak setuju dengan pasangan calon. Masyarakat boleh mengampanyekan, menyampaikan atau mengimbau masyarakat untuk memilih KOTAK KOSONG.

Dalam hal ini, KOTAK KOSONG juga merupakan wadah untuk menampung masyarakat pemilih yang tidak mau memilih pasangan calon yang ada.
Karena itu, bila ada kelompok masyarakat yang ingin mengampanyekan kotak kosong diberikan kebebasan, selama sesuai dengan etika dan aturan kampanye yang sewajarnya.

Meski ada ruang bagi masyarakat melakukan kampanye, akan tetapi KPU tidak bisa memfasilitasi masyarakat yang mau kampanye kotak kosong. Hal itu mengingat tidak ada regulasi yang mengatur untuk memberikan fasilitas kepada kelompok masyarakat yang ingin mewakili kotak kosong dalam berkampanye.

Dengan tidak adanya larangan menyosialisasikan KOTAK KOSONG pada Pilkada, artinya setiap orang bebas untuk menyosialisasikan/mengampanyekan KOTAK KOSONG.

Namun begitu yang harus diperhatikan terkait sosialisasi kotak kosong. Antara lain, agar tidak sampai sosialisasi itu justru terjerumus pada kegiatan black campaign bernuansa fitnah kepada pasangan calon (paslon)

Black campaigne bisa dijerat dengan hukum pidana dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Untuk itu, warga yang tidak setuju dengan paslon diharapkan santun dalam melakukan pendidikan politik.

Pilkada serentak pada Juni 2018 merupakan pilkada serentak gelombang ketiga, dan selanjutnya gelombang keempat akan digelar Tahun 2020.

Yang pasti kotak kosong atau apapun istilahnya, tentu harapan masyarakat yang harus menjadi perhatian bagi si pemenang. Semoga.

BAGIKAN

Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here